Isu tersebut mencuat dalam forum rapat evaluasi program dan penganggaran daerah bersama Dinas Kesehatan Kaltara pada Jumat (11/9/2026).

Vamelia membeberkan, dokumen Kamus Pokok Pikiran DPRD 2027 mencatat KTT masih minus 36 set alat antropometri. Ia menilai pemenuhan alat medis mendasar ini sangat krusial bagi posyandu dan puskesmas di KTT.

“Apakah masih memungkinkan di perubahan, dana aspirasi kami digeser ke sana? Apakah itu masuk program prioritas PSD atau kewenangan provinsi?” kata Vamelia mencecar Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Dr. Usman, SKM, M.Kes, menjelaskan bahwa pengadaan alat antropometri masuk dalam program prioritas daerah karena berkaitan langsung dengan percepatan penurunan stunting serta Angka Kematian Bayi (AKB).

Dinkes Kaltara siap mengawal skema pergeseran anggaran pokir tersebut melalui mekanisme Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

“Support anggaran tetap kami alokasikan, namun mekanismenya dalam bentuk bantuan ke kabupaten. Langkah ini penting agar secara aturan nomenklatur tidak menyalahi pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah,” jelas Usman.

Ia memastikan bakal mengoordinasikan detail teknis pengadaan bersama pemegang program dan Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinkes Kaltara.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta aparat kepolisian untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum pengusaha maupun individu yang sengaja membakar lahan.

Asap Kiriman dan Tantangan Anggaran

Berdasarkan analisis di lapangan, kabut asap pekat yang menyelimuti Kaltara belakangan ini tidak hanya berasal dari titik api lokal, tetapi juga merupakan asap kiriman dari wilayah tetangga, yakni Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemadaman api di kawasan Bulungan menghadapi tantangan berat akibat geografis wilayah yang luas serta dampak efisiensi anggaran.

“Kami dari DPRD memberikan perhatian kepada BPBD agar bisa lebih intens memperhatikan masalah kebakaran hutan ini. Di Bulungan memang jaraknya agak jauh, tapi harus bisa diatasi, meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” ungkap Achmad Djufrie.

Soroti Modus Land Clearing Perkebunan Sawit

Politisi Partai Gerindra ini menduga kuat bahwa kemunculan titik-titik api dipicu oleh praktik ilegal pembersihan lahan (land clearing) untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Achmad Djufrie menyayangkan belum adanya tindakan hukum konkret terhadap para pelaku pembakaran lahan yang dinilai menggunakan modus serupa setiap tahunnya.

“Saya lihat ini dari tebangan sawit atau lahan sawit. Saya minta kepolisian menindak tegas oknum yang sengaja membakar sisa lahan. Pihak keamanan seharusnya sudah paham trik-trik pengusaha yang bermain di kawasan hutan,” paparnya.

Ia mengimbau Kapolda Kaltara beserta jajaran untuk memaksimalkan penegakan Perda Lingkungan Hidup dan UU terkait agar memberikan efek jera serta tidak mudah menerima alasan kelalaian kecil dalam kasus karhutla.

Pertemuan mendalam ini membahas berbagai persoalan krusial, mulai dari penurunan pendapatan rumah sakit, keluhan kepadatan antrean pasien, hingga regulasi BPJS Kesehatan yang dinilai memberatkan.

Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Tamara Moriska, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si.

Jajaran anggota dewan lainnya seperti Supa’ad Hadianto, S.E., Muhammad Hatta, S.T., Dino Andrian, S.H., dan Listiani juga hadir mencecar dan mendengarkan penjelasan dari Wakil Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK beserta manajemen.

Aturan BPJS dan Penurunan Pendapatan

Dalam pembahasan, salah satu isu utama yang disorot tajam oleh para wakil rakyat adalah tren menurunnya pendapatan RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.

Penurunan omzet medis ini disinyalir kuat merupakan dampak langsung dari kebijakan baru BPJS Kesehatan yang mengetatkan aturan standarisasi jumlah tempat tidur (bed).

Akibat keterbatasan dan penyesuaian aturan kuota tempat tidur tersebut, jumlah pasien rujukan yang masuk ke RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan mengalami penurunan cukup signifikan.

“Kami menekankan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan nantinya harus tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik. Fungsi sosial rumah sakit sebagai benteng rujukan utama di Kaltara tidak boleh tergerus dan kepentingan masyarakat harus di atas segalanya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska.

Soroti Antrean Kerap Menumpuk di Jam Tertentu

Selain persoalan finansial dan rujukan BPJS, dewan juga menaruh perhatian serius pada keluhan masyarakat terkait kepadatan (crowded) pasien di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan yang sering menumpuk pada waktu-waktu tertentu.

Komisi IV DPRD Kaltara menilai perlu adanya evaluasi mendasar pada skema penataan tarif pelayanan serta alur pendaftaran pasien agar pelayanan bisa berjalan lebih efisien dan tidak terkesan menumpuk.

Untuk menyelesaikan polemik ini secara tuntas, Komisi IV merekomendasikan perlunya menggelar rapat koordinasi lintas instansi dalam waktu dekat.

Langkah sinergi ini akan melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta jajaran manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan demi melahirkan solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun operasional rumah sakit.

Langkah penyeimbangan tersebut dinilai sangat krusial mengingat peran generasi muda yang berada pada posisi strategis untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus mengawal arah pembangunan daerah ke depan.

Kornie menyampaikan bahwa generasi muda tidak hanya dituntut siap menjadi penerus, tetapi juga harus dibekali dengan kualitas diri, kapasitas intelektual, serta integritas yang tinggi agar mampu mengambil peran nyata dalam pembangunan Kalimantan Utara.

“Generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah,” kata Kornie di Tanjung Selor.

Ia mengungkapkan bahwa kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada hadirnya SDM yang mampu memberikan kontribusi positif di berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, program penguatan kualitas manusia harus berjalan secara simultan dengan pembangunan sarana infrastruktur.

Dalam kesempatannya, ia juga menggarisbawahi pentingnya menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan daerah kepada generasi muda sejak dini. Keterlibatan aktif kaum muda menjadi indikator utama dalam menjaga momentum keberlanjutan pembangunan Kaltara.

Melalui penguatan SDM yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda Kalimantan Utara mampu menjawab tantangan global sekaligus mengelola potensi daerah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Angka tersebut juga hanya sekitar 0,20 persen dari total indikasi kebakaran nasional yang mencapai 202.004,32 hektare. Di regional Kalimantan, luas karhutla tercatat 38.310,86 hektare di Kalimantan Barat, 8.019,63 hektare di Kalimantan Selatan, 7.634,46 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715,76 hektare di Kalimantan Timur, dan 400,62 hektare di Kaltara.

Di Kaltara, luas indikasi karhutla secara kumulatif meningkat dari 41,61 hektare pada Januari menjadi 66,59 hektare pada Februari, 69,25 hektare pada Maret, 124,17 hektare pada April, 196,59 hektare pada Mei, 315,12 hektare pada Juni, hingga 400,62 hektare pada Juli.

Meski menjadi daerah dengan luasan karhutla terendah di Kalimantan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak mengurangi kewaspadaan. Terlebih, berdasarkan pemantauan satelit NASA-NOAA20 dan NASA-SNPP per 5 September 2026, terdeteksi 14 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan sedang (medium) di Kabupaten Bulungan.

Hotspot tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Selor sebanyak tujuh titik di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah tiga titik di Desa Tanjung Buka, serta Kecamatan Tanjung Palas Timur empat titik yang terdiri dari dua titik di Desa Binai, satu titik di Desa Sajau Hilir, dan satu titik di Desa Mangkupadi.

Kepala Dishut Kaltara, Nur laila, S.Hut., M. Si., langsung menginstruksikan tim pengawas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) guna memastikan kondisi di lokasi tetap terkendali.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama. Tetapi kita tidak boleh lengah. Memasuki September, kesiapsiagaan personel patroli dan tim respons cepat terus ditingkatkan,” kata Nurlaila.

Ia mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan petugas di lapangan, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, hingga aparat desa.

“Karhutla bukan hanya tugas aparat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Kaltara tetap hijau, aman dan terhindar dari bencana asap,” tegasnya.

Dishut Kaltara terus memperkuat patroli pencegahan, pengawasan wilayah rawan, pemantauan titik panas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (dkisp)

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, menegaskan kesenjangan antara fasilitas sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil harus segera diatasi.

“Kalau kita ingin layanan pendidikan benar-benar merata, maka fasilitas pendukungnya juga harus dipenuhi. Jangan sampai ada sekolah yang masih kesulitan ruang belajar atau kekurangan tenaga pendidik, karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan,” ujar Siti Laela, pekan ini.

Siti Laela menilai pemerataan pendidikan perlu diwujudkan lewat pembangunan fisik dan pemenuhan guru yang seimbang. Pihaknya tidak ingin mutu pendidikan anak-anak di Kaltara terhambat akibat minimnya fasilitas belajar.

“Anak-anak di seluruh kabupaten dan kota harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pemerataan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.

Catatan dan masukan dalam evaluasi SPMB ini bakal dirumuskan Komisi IV DPRD Kaltara menjadi rekomendasi resmi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat sebagai bahan pembenahan kebijakan.

Hamka menilai interaksi dengan konstituen tidak boleh terbatas pada masa reses atau kampanye saja, melainkan harus dijaga secara konsisten.

“Kalau ada waktu, saya sering berkunjung ke masyarakat. Akhir pekan juga sering saya manfaatkan untuk bertemu mereka. Selain refreshing, kita bisa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat,” kata Hamka, Sabtu.

Menurut Hamka, pembahasan dalam rapat maupun laporan tertulis tidak selalu mampu memotret kondisi riil masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ia memilih berinteraksi tatap muka guna memahami persoalan mendasar di lapangan.

“Ketika kita bertemu langsung dengan masyarakat, kita bisa mendengar sendiri apa yang menjadi persoalan mereka. Itu penting bagi kita sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Hamka merupakan legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung pada Pemilu 2024. Karakter wilayah yang bervariasi di dua kabupaten tersebut memunculkan tantangan dan aspirasi yang beragam.

Seluruh masukan yang didapat dari kunjungan informal tersebut nantinya dijadikan bahan evaluasi untuk diperjuangkan melalui fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan di DPRD Kaltara.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltara tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan tindakan preventif sebelum titik api membesar dan memicu kabut asap tebal.

Ia menilai ancaman kemarau dan cuaca ekstrem saat ini menuntut kesiapsiagaan lintas sektor secara masif guna melindungi keselamatan serta ketahanan lingkungan di Bumi Benuanta.

“Kita tidak boleh membiarkan kabut asap meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat luas, baik dari sisi kesehatan pernapasan anak-anak dan orang tua, maupun terhadap sektor keselamatan transportasi darat, laut, dan udara di Kalimantan Utara,” kata Adi Nata Kusuma di Tanjung Selor, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, koordinasi kuat antara pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Kaltara, BPBD, Manggala Agni, serta TNI-Polri merupakan kunci sukses dalam mengamankan kawasan yang rentan terbakar.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di sektor perkebunan beserta warga masyarakat agar tidak menggunakan metode pembakaran dalam proses pembukaan lahan baru.

Adi Nata menekankan bahwa pengetatan pengawasan di tingkat desa dan kelurahan merupakan benteng paling efektif untuk memutus potensi munculnya karhutla demi menjaga kualitas kesehatan dan keselamatan publik.