Mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, tingginya utang negara, rusaknya tatanan demokrasi hingga bobroknya penegakan hukum saat ini.

Hal itu disampaikannya dalam pidato kebangsaan pada acara peringatan HUT ke-21 Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (18/9/2022).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan, pidato yang disampaikan AHY itu merupakan intisari dari dialog langsung AHY dengan masyarakat yang kerap dilakukan saat berkunjung ke daerah.

“Menyimak pidato kebangsaan AHY ada banyak hal yang bisa kita cernai yang bisa kita ketahui, memberi informasi yang sangat mendalam kepada kita semua berkenaan dengan pandangan AHY terhadap situasi kondisi bangsa dan negara baik secara politis, sosial, budaya, dan ekonomi bahkan pertahanan keamanan,” ujarnya, Senin (19/9/2022).

Pria yang akrab disapa YTP ini menuturkan, isi pidato AHY menggambarkan kualitas seorang pemimpin masa depan yang mampu menangkap realitas arus bawah yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah.

“Di sini saya kita kita bisa melihat kualitas tidak hanyak intelektualitas AHY tapi juga kebesaran jiwanya sebagai seorang pemimpin yang mengungkapkan sesuatu dalam kebenaran. Apa yang menjadi moto perubahan dan perbaikan mencerminkan tekad dan semangat AHY sendiri,” katanya.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara ini berpendapat, pemerintah kurang jeli dalam meramu kebijakan strategis terutama pada konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Partai Demokrat menganggap penting untuk mengubah kondisi yang ada sekarang ini yang kesannya lebih kepada faktor-faktor fisik yang kita cernai dari kebijakan-kebijakan dan program kerja yang bersifat infrastruktur, banyak mengabaikan tentang faktor-faktor manusia dan satu persatu kita bisa simak itu tapi secara mendasar pemerintah saat ini kurang merespon situasional dari seluruh masyarakat bangsa yang sampai saat ini masih terpuruk akibat dari pengaruh COVID-19 dua tahun ini, mereka belum pulih belum bangkit,” ucap dia.

Yansen menilai menaikan harga BBM subsidi tidak tepat di masa sekarang ini. Dalam menyeimbangkan dengan APBN pemerintah mesti cermat dalam menggali pendapatan negara.

“Kemudian tiba-tiba muncul kebijakan yang sebenarnya bisa dipahami tapi kelihatannya tidak tepat baik dari sisi pilihan dalam program kenaikan harga maupun waktu. Saya kira masih ada hal-hal atau cara terbaik yang tidak memberi beban kepada masyarakat karena kondisi saat ini kita dipengaruhi terpuruknya ekonomi masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, penyesuai harga BBM juga menurut Yansen sangat mempengaruhi daya beli konsumen, inflasi dan juga roda usaha daerah. Dengan begitu, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan membuyarkan upaya pemulihan nasional.

“Kemudian terjadinya inflasi yang sangat tinggi tentu yang kita harapkan adalah kembali meningkatnya prokduksi di masyarkat tapi sebaliknya produksi terhantam kebijakan ini karena pengaruh kenaikan harga BBM membawa dampak pada kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan secara menyeluruh akan berantai menaikan hal-hal lain yang berkenaan dengan sektor produksi jadi saya kira ini akan melumpuhkan produktifitas masyarakat dan daya beli masyarakat menjadi berkurang, beban semakin bertambah,” pungkasnya. (*)

Di Lamongan, OTK dikabarkan menyerang KH Hakam Mubarok di Pesantren Karangasem Paciran, Lamongan, pada Minggu, 18 Februari 2018. Tetapi Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah bahwa OTK itu menyerang Kiak Hakam. Setelah diselidiki, OTK itu ialah NT (23 tahun) bin S, warga Cirebon, Jawa Barat.

NT diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil. Dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya di Cirebon sejak empat tahun lalu. “Yang bersangkutan tidak menyerang, tapi melawan saat akan dipindahkan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, pada Senin, 19 Februari 2018.

“Kalau itu (adik dari Patria) kan fakta, tidak mungkin saya bilang tidak,” ujar Sabana dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2018.

Sabana juga mengakui bahwa dirinya pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Itu (menjadi caleg Gerindra) kan dulu. Semua saya kira biasa ya seperti itu,” ujar Sabana.

Meski demikian, Sabana menegaskan bahwa Garuda sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gerindra. Sabana membantah Garuda adalah parpol yang dibentuk dengan tujuan memecah suara pemillih antara Garuda dan Gerindra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dalam Rakorwil tersebut, hadir Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair, dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romi langsung hadir dalam membuka rapat koordinasi wilayah ini. Dalam kesempatan itu, ia menekankan akan terus bergerak melakukan konsolidasi.

“Kita instruksikan untuk terus konsolidasi pada tiga elemen dari struktural, kultural partai, dan ketiga elemen figur,” kata Romi dalam keterangannya, Senin 19 Februari 2018.

Bagi dia, terkait elemen kultural tak bisa dilepaskan PPP dengan dua organisasi massa yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka, kata Romi, penting untuk tim pemenangan serta pasangan calon untuk terus menjalin komunikasi dengan NU serta Muhammadiyah. Secara target, PPP ingin menyumbangkan 2,5 juta suara untuk pasangan Ganjar-Yasin.