Bupati Kukar Edi Damansyah menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut di Lapangan Volly Desa Embalut, Senin (16/10/23). Ia mengatakan, bantuan ini diharapkan bisa membantu warga Embalut yang selama ini tidak memiliki WC sendiri di rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Kami ingin warga Embalut bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Dengan adanya WC individual, mereka tidak perlu lagi buang air besar di sungai atau menumpang ke rumah tetangga. Dengan adanya bedah rumah, mereka bisa memiliki rumah yang lebih nyaman dan aman,” kata Edi.

Edi juga mengimbau warga penerima bantuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan merawat rumahnya dengan baik. Ia menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) bersama camat dan kepala desa untuk menginventarisir kembali rumah-rumah yang masih membutuhkan bantuan.

“Jika ada rumah yang belum selesai dibangun atau masih perlu perbaikan, kita akan masukkan dalam anggaran tahap berikutnya. Tujuannya agar semua warga Embalut bisa memiliki rumah yang layak huni,” ujar Edi.

Dalam kesempatan itu, Edi juga berdialog dengan warga penerima bantuan. Ia menanyakan kondisi mereka sebelum dan sesudah mendapat bantuan. Warga mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Kukar.

“Alhamdulillah, kami sekarang punya WC sendiri di rumah. Tidak perlu lagi repot-repot ke sungai atau ke rumah orang lain. Rumah kami juga lebih bagus dan kokoh. Kami berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pemkab Kukar,” kata salah seorang warga bernama Siti.

Sebelum menyerahkan bantuan, Edi juga meresmikan Jalan Abdullah Sani Desa Embalut, yang merupakan salah satu infrastruktur penting bagi warga setempat. Jalan tersebut dibangun dengan anggaran Rp 1,5 miliar dari APBD Kukar tahun 2023. (ADV/Diskominfo Kukar)

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan bahwa pemasangan LPJU sudah mencapai 85 persen dari target.

“Progresnya positif ya, sekarang tinggal tiga lokasi lagi, dan diperkirakan pekan ini selesai,” kata Rendi kepada Diskominfo Kukar.

Rendi menjelaskan bahwa pemasangan LPJU dilakukan di tujuh titik yang meliputi daerah hulu, tengah, dan pesisir dengan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar.

Ia menambahkan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar juga berkoordinasi dengan PLN untuk pengadaan daya listrik, travo, dan surat kelayakan operasi.

“Setiap pemasangan LPJU hanya membutuhkan waktu satu sampai dua hari,” ujarnya.

Menurut Rendi, pengadaan LPJU merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemkab Kukar kepada masyarakat. Selain untuk menerangi jalan, LPJU juga bermanfaat untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kejahatan.

“Ini adalah bagian dari skema program Terang Kampungku. Untuk DPMD, mereka menangani penerangan di desa. Disperkim menangani penerangan permukiman, dan untuk Dishub menangani penerangan jalan poros,” tuturnya. (ADV/Diskominfo Kukar)