Salehuddin Ungkap Penting SDM untuk Entaskan Kemiskinan di Kaltim

Samarinda, NEAZONE.ID – Anggota Komisi IV Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut. Ia juga mengkritik indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS saat ini yang dinilai tidak adil bagi masyarakat Kaltim.

Salehuddin mengatakan, bahwa kemiskinan berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.  “Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” ungkap Saleh, Senin (13/11/2023).

Ia mengatakan, bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.  “Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” ujarnya.

Salehuddin menambahkan bahwa pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim. “Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya.

Salehuddin juga mengungkapkan bahwa sebagian besar angka kemiskinan di Kaltim disumbang oleh masyarakat urban yang hadir kemudian mencari nasib di beberapa daerah kabupaten kota.  “Termasuk beberapa kabupaten tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal,” katanya.

Salehuddin juga menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri. “Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jikaa ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. Ia mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan. “Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tuturnya. (adv)