Permudah Bahan Bakar Bagi Nelayan dan Petambak, Kharisma Upayakan SPBN di Tarakan

Tarakan, Neazone – Sejumlah keluhan disampaikan warga saat pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Khairul – Ibnu Saud (Kharisma) melakukan kampanye dialogis di Pasir Putih, Minggu sore (3/11/2024).

Ratusan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petambak itu mengeluhkan sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar untuk melaut.

Menanggapi hal itu, Khairul mengatakan akan mengupayakan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Dengan hadirnya SPBN, permasalahan BBM bagi para nelayan tidak lagi menjadi permasalahan krusial. Dimana terkadang nelayan harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Bahkan, mereka terpaksa tidak melaut karena tidak kebagian BBM.

Kata Khairul, diperiode pertamanya operasional SPBN sebenarnya telah diusulkan. Namun saat ini masih menunggu surat perizinan.

“Cuman karena belum selesai dan saya sudah selesai menjabat memang terputus. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan karena memang harus ada dapat izin dan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Pertamina untuk eksekusi,” ucap Khairul.

Mengenai antisipasi penyalahgunaan BBM, Khairul mengatakan penyaluran tetap seperti mekanisme yang ada, setiap nelayan yang terdaftar akan mendapat kuota sesuai kebutuhannya.

“Semua nelayan dapat yang penting ada kartu nelayan saya kira bisa dilayani,” tuturnya.

Selain permasalahan BBM, warga juga meminta penambahan tambatan perahu atau tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh atau parkir.

Menurutnya, program ini telah terealisasi di periode pertamanya, dibuktikan dengan dibangunnya tambatan perahu di daerah Mamburungan.

“Sudah kita buat satu, nanti ke depan di lihat dimana komunitas para petambak kita yang membutuhkan tambatan perahunya. Tentunya mereka minta yang aman dari ombak,” ujarnya.

Disinggung terkait upaya menjaga stabilitas harga udang dan ikan yang sering dikeluhkan nelayan dan petambak, Khairul mengatakan akan berupaya membangun cold storage dari pemerintah melalui Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Nanti dikelola tidak hanya Pemerintah. Tapi sahamnya bisa dari masyarakat, sehingga nanti bisa lah kita sama-sama mengelola. Nanti terbukalah barangkali sehingga mereka bisa tahu harga pasar diluar. Terus harga beli dan jual supaya tidak ada kecurigaan. Kalau mereka ikut terlibat kan mereka bisa tahu harga jualnya segini harga beli segini operasional cost nya berapa,” ucapnya.