Dengar Keluhan Masyarakat Petambak Soal Harga, YESS Paparkan Konsep Tata Niaga Perikanan

Tarakan, Neazone – Calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3, Yansen TP menyapa ratusan masyarakat petambak di RT 68 Kelurahan Karang Anyar, Sabtu, 9 November 2024 malam.

Dalam kesempatan itu, Yansen TP memaparkan konsep tata niaga perikanan tangkap dan budidaya yang terintegrasi dalam menyelesaikan masalah perikanan yang selama ini dianggap tak menguntungkan nelayan dan petambak.

Salah seorang tokoh petambak, Karim mengungkapkan pihaknya telah lama berjuang hingga ke Kementerian Perdagangan guna mendapatkan solusi terkait hal itu. Alhasil, 3 jawaban didapatkan pertama menyarakan adanya regulasi tata niaga perikanan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Kedua, meminta adanya pembangunan cold storage atau fasilitas penyimpanan udang milik pemerintah provinsi. Ketiga, adanya ketegasan pengawasan oleh pemerintah provinsi dalam mengawasi perusahaan cold storage dalam menetapkan harga udang.

“Dari dua gubernur yang kami temui tentang hal-hal apa yang mereka bisa lakukan tentang harga udang di Kaltara ternyata jawabannya hari ini saya dapatkan. Hari ini kita dengar bahwa Pak Yansen berkomitmen membuat aturan tentang harga udang. Tanpa regulasi, kondisi ini akan tetap seperti sekarang,” ungkap Karim.

Menanggapi itu, Yansen TP menegaskan akan membuat sistem tata kelola perikanan yang terintegrasi. Membangun sistem tata kelola komoditas perikanan budi daya dan tangkap dengan pendampingan modal, teknis dan pemasaran. Ini adalah solusi program prioritas pasangan Dr Yansen TP – H Suratno.

Hal Ini sejalan pula dengan konsep yang diajukan petambak untuk menjaga stabilisasi harga udang. Konsep ini diyakini menjawab permasalahan yang sejak dua gubernur terdahulu yang dinilai tidak mampu merealisasikan tuntutan ini.

“Kami sudah sodorkan konsepnya kepada dua gubernur, tetapi tidak ada realisasi,” ujar Karim, salah satu tokoh petambak kepada Dr Yansen TP.

“Perikanan budidaya (tambak udang, rumput laut) dan perikanan tangkap (nelayan), adalah penopang ekonomi Kaltara. Ini harus diurusi pemerintah,” tegas Yansen TP.

Berdasarkan, rilis BPS tahun 2023, produksi perikanan budidaya Kaltara tahun 2022 mencapai 803.337 ton, atau mencapai Rp 3,2 Triliun. Angka inilah bagi Dr Yansen TP adalah potensi yang harus diurusi untuk mendongkrak ekonomi Kaltara.

“Pemerintah harus hadir. Ini penopang ekonomi Kaltara. Jadi bukan persoalan berani atau tidak. Ini harus diurusi,” tegasnya.

Sistem tata kelola hasil perikanan menjadi langkah strategis Yansen TP-H Suratno jika mendapat kepercayaan rakyat Kaltara menjadi Gubernur.

Langkah konkritnya, membuat regulasi agar stabilitas harga komoditas, udang, ikan hasil tangkap, dan budidaya rumput laut terjaga.

“Memang ada dinamika pasar. Tetapi pemerintah harus mampu mengintervensi dan mengendalikan pasar. Kita yang punya komoditi,” terangnya.

Sekedar informasi, ketika Yansen TP menjadi Bupati Malinau. Saat itu, secara nasional sedang sibuk penyaluran beras miskin.

Yansen TP melalui kebijakan Beras daerah (Rasda) justru menolak Rasda masuk Kabupaten Malinau. “Saya pernah menolak Raskin masuk Malinau. Saat itu, produksi beras lokal cukup bahkan lebih untuk menghidupi kebutuhan rakyat Malinau.

Mengapa demikian? Ketika menjadi Bupati, Yansen TP membuat regulasi mewajibkan penggunaan dan konsumsi beras lokal. Gabah hasil produksi petani yang tidak terjual di pasar, wajib dibeli pemerintah melalui perusda.

Perusda mengolahnya menjadi beras, lalu dijual kembali dengan harga murah. “Pemerintah yang mengontrol harga dan pasar,” ujarnya.

Dampaknya, hingga tahun 2023, produksi gabah di Kabupaten Malinau terus meningkat. Itulah salah satu penerapan sistem tata kelola yang dipikirkan Yansen TP bahwa pemerintah harus hadir menjaga stabilitas pada sektor-sektor ekonomi riil. Seperti stabilitas harga komoditi perikanan budidaya dan tangkap yang selama ini menjadi keluhan di Kaltara.

Hal Ini juga sebagai penjelasan, bahwa selama ini, Yansen TP tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masalah strategis di pemerintahan Kaltara, termasuk sistem tata kelola perikanan yang menurut para petambak sudah diajukan kepada 2 gubernur Kaltara, termasuk gubernur saat ini yang mana Dr Yansen TP adalah wakilnya. (*)