Bupati Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Ranperda RPJMD 2025–2030

Tanjung Selor, NEAZONE.ID – Pemerintah secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025–2030, melalui Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Bulungan, Selasa (22/7/2025).

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas tanggapan, saran, serta masukan yang telah disampaikan melalui pemandangan umum fraksi.

Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam menyempurnakan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan tanggapan atas Nota Penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029, baik dalam bentuk pertanyaan, saran, pendapat, maupun himbauan yang semuanya sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah,” ucap Syarwani.

Ia memaparkan bahwa penyusunan RPJMD telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Pemerintah, kata Bupati, berkomitmen agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi landasan pembangunan yang efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pusat serta aspirasi masyarakat lokal.

Dalam jawabannya, Bupati merespons secara rinci masukan dari seluruh fraksi, mulai dari Fraksi Gerindra hingga Fraksi PAN-PPP.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah soal ketahanan pangan, yang menjadi fokus utama dalam RPJMD.

Pemkab Bulungan menyiapkan program prioritas seperti Mandau Tani dan Jaminan Hasil Produksi Pertanian, sebagai upaya menjamin harga yang menguntungkan petani namun tetap menjaga stabilitas pasar.

Menjawab pertanyaan Fraksi Gerindra terkait distribusi beras oplosan, Syarwani menegaskan bahwa RPJMD berpihak pada penguatan distribusi beras lokal.

Sementara soal program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah daerah masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

Terkait saran Fraksi Golkar tentang efektivitas anggaran, Bupati menyatakan bahwa Pemkab akan terus mendorong SKPD agar dapat mengelola anggaran secara tepat dan akuntabel untuk mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ASN dalam rangka mengakselerasi pembangunan.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, khususnya melalui penguatan Sistem Informasi Desa (SID), serta perlunya mengukur kesejahteraan secara non-ekonomi melalui Indeks Harmoni dan Indeks Pelayanan Publik.

Isu kesenjangan wilayah yang disampaikan Fraksi Hanura dijawab dengan strategi pembangunan lima koridor dan mengacu pada Perda RTRW.

Sedangkan kepada Fraksi Nasdem–PKS, Bupati menyampaikan bahwa RPJMD telah memuat strategi besar yang menyentuh ketimpangan wilayah, peningkatan SDM, hingga digitalisasi layanan publik.

Untuk Fraksi PAN–PPP, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan keseimbangan pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup.

Termasuk dorongan untuk hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan peternakan demi peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

“Demikian penjelasan umum yang dapat saya sampaikan. Untuk hal-hal teknis yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, akan dibahas bersama Bapemperda,” ujar Bupati.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Syarwani mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Bulungan ke arah yang lebih baik.

Seraya berharap RPJMD ini dapat segera ditetapkan dan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.

“Atas diterimanya untuk dibahas Nota Penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029 oleh semua fraksi, perkenankan Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya,” tutupnya. (Ramlan)