Townhall Muda Yogyakarta: Sinergi Lintas Pihak Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Yogyakarta, NEAZONE.ID – Anak muda Yogyakarta menyerukan pentingnya kampus sebagai ruang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual melalui Townhall Muda Yogyakarta.

Forum ini diinisiasi oleh Forum Inklusi Sosial bersama 9 finalis muda 30 Townhall Muda.id yang mewakili AYS Indonesia, ASN Mengajar, Karsa Cita, Gerakan Suka Baca, Generasi Anti Kekerasan Indonesia, Women Foundation Indonesia, Perpustakaan Keliling Agape, KITA Bhinneka Tunggal Ika, dan Kakak Aman.

Yogyakarta dipilih karena dikenal sebagai kota pelajar, tempat berkumpulnya mahasiswa dari seluruh Indonesia. Meski sejak 2021 perguruan tinggi telah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), kasus justru terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Townhall Muda Yogyakarta menghadirkan kolaborasi lintas sektor melalui audiensi dengan Dinas P3AP2 DIY, pameran praktik baik komunitas, pemutaran film dokumenter hasil survei internal, seminar nasional, diskusi panel, FGD multistakeholder, serta penandatanganan komitmen bersama.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah pusat (Rachmeilia Daniastri, Auditor Inspektorat Jenderal Kemendiksti), pemerintah daerah (Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas P3AP2 DIY), akademisi (Suharti Mukhlas, UNU Yogyakarta), serta aktivis (Halimah Ginting, Koalisi Perempuan Indonesia). Turut hadir pula mahasiswa, BEM, komunitas, UMKM, teman disabilitas, juru bahasa isyarat, media, hingga Satgas PPKS dari berbagai kampus di Yogyakarta.

Dalam pernyataannya, Ibu Erlina menegaskan perlunya sinergi bersama untuk menjalankan aturan yang ada dan memastikan layanan pendampingan bagi korban. Sementara Ibu Halimah mengingatkan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual adalah persoalan bersama, bukan hanya tanggung jawab korban. Harapan penyelenggara adalah Townhall Muda Yogyakarta menjadi titik awal sinergi lintas pihak. Sebab, menciptakan kampus yang bebas kekerasan seksual bukan tugas satu orang atau satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama.”.