Warga SP 7 Tanjung Buka ‘Curhat’ ke Ketua DPRD Kaltara: Dari Jalan Rusak Hingga Tak Ada SMA

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID– Agenda reses Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, di kawasan SP 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dimanfaatkan betul oleh warga setempat. Momentum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menumpahkan berbagai keluhan terkait fasilitas publik yang dinilai masih minim dan mendesak.

Dalam pertemuan tatap muka tersebut, warga secara blak-blakan membeberkan tiga persoalan klasik yang hingga kini belum tuntas: hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan, terbatasnya akses kesehatan, serta ketiadaan fasilitas pendidikan tingkat atas.

Warga sangat berharap pemerintah daerah memberikan atensi lebih terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pasalnya, akses transportasi yang mumpuni merupakan urat nadi perekonomian dan penunjang mobilitas aktivitas harian mereka.

Tak hanya soal jalan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, belum ada fasilitas Puskesmas di wilayah SP 7 Tanjung Buka. Akibatnya, warga yang sakit terpaksa harus menempuh perjalanan jauh dan memakan waktu lama demi mendapatkan pengobatan medis yang layak.

Sektor pendidikan setali tiga uang. Hambatan besar dirasakan oleh para orang tua pasca-anak-anak mereka lulus dari bangku SMP. Karena tidak adanya SMA di wilayah mereka, anak-anak di SP 7 terpaksa harus merantau atau keluar daerah hanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Mendengar langsung jeritan hati konstituennya, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa seluruh masukan dan keluhan warga SP 7 Tanjung Buka telah dicatat sebagai poin krusial. Aspirasi ini dipastikan akan dikawal ketat dalam meja pembahasan pembangunan daerah.

Bagi politisi ini, turun langsung ke lapangan adalah harga mati untuk melihat potret riil kehidupan masyarakat bawah, bukan sekadar menerima laporan di atas kertas.

“Ketika kita datang langsung dan mendengar masyarakat berbicara, kita bisa memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan. Rasa empati dan pemahaman lapangan itulah yang menjadi dasar perjuangan kami di parlemen,” tegas Achmad Djufrie.

Ia menggarisbawahi bahwa konsep pemerataan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi jargon, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah pelosok yang selama ini minim perhatian, terutama pada sektor pelayanan dasar.

“Harapan masyarakat ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Kami di DPRD Kaltara akan terus mengawal dan mendesak agar kebutuhan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan di wilayah ini mendapat porsi perhatian serius dalam program pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya. (adv)