Kilas Balik Agenda DPRD Kaltim 2023: Kerja Keras dan Kerja Cerdas Gali Potensi PAD Kaltim

Samarinda, NEAZONE.ID – Kerja keras dan kerja cerdas apabila dilakukan dengan cara yang benar maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Demikian halnya pula dengan pendapatan asli daerah (PAD) diperlukan kreativitas dan inovasi agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Membidangi keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman modal, keuangan dan investasi, perusahaan patungan, perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, potensi kelautan, dan potensi sungai serta danau. Selian itu, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi, pariwisata dan ekonomi kredit serta PLN, Pelindo, dan kebandarudaraan, Komisi II DPRD Kaltim selalu berfikir keras untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Kaltim.

Dijelaskan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono bahwa pihaknya rutin menggelar rapat kerja bersama mitra kerja Pemerintah Provinsi Kaltim melalui dinas-dinas terkait untuk membahas dan menggali potensi yang dapat menjadi sumber PAD. Pajak dan retribusi daerah juga menjadi hal yang rutin menjadi pembahasan oleh komisi tiap tahunnya yang disesuaikan dengan laporan dan data serta masukan dari dinas terkait Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Penggalian potensi rupiah juga dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni seluruh perusahaan daerah dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dengan aset dan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah.

“Kinerja dari Perusda terus dipantau apakah mengalami kemajuan atau justru sebaliknya karena perusda ini dibuat agar menjadi sumber pendapatan kalau justru misalnya ada perusda yang malah membebani APBD maka komisi II akan merekomendasikan untuk dihapus,”katanya.

Tak hanya itu, komisi II juga sedang konsen melakukan evaluasi seluruh aset yang dimiliki Pemprov Kaltim, baik yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun mangkrak karena tidak dimanfaatkan. Seperti Hotel Atlet di Komplek Stadion Sempaja Samarinda, Lahan Eks Puskib Balikpapan, Pergudangan Samarinda, dan lainnya.
Adapun komposisi Komisi II terdiri dari Ketua Nidya Listiyono, Wakil Ketua Baharuddin Muin, Sekretaris Nasiruddin, dan anggota M Syahrun, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Agiel Suwarno, Muhammad Adam, Puji Hartadi, Masykur Sarmian, Siti Rizky Amalia, dan Ismail.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Seminar Sharia Forum Fesyar KTI 2023

Dalam rangka mendukung dan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkesinambungan, Bank Indonesia menyelanggarakan Seminar Sharia Forum sebagai rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2023 dengan tema “Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi KTI yang Inklusif”.

Seminar yang digelar di Ruang Crystal 3 Hotel Mercure Samarinda, tersebut di buka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Ricky P Gozali dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni Ambulansi Komariah dan Siti Rizki Amalia. Untuk diketahui, FESyar digelar di tiga kawasan yaitu Jawa, Sumatera, dan kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, Maluku dan Papua) sebagai rangkaian menuju Indonesia Sharia Ecoomic Festival (ISEF) yang puncak acaranya akan digelar pada bulan Oktober 2023. Dijadwalkan FESyar KTI akan dilaksanakan di Kaltim pada 25 – 28 Mei 2023 baik secara daring maupun luring.

Seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Kepala Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah Arief Hartawan dan Direktur Sales dan Distribution PT Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna.
Ricky P Gozali dalam sambutannya mengatakan melihat kondisi ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian saat ini kerentanan global membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional terkait dengan modal asing, ekspor dan impor ditengah fudamental ekonomi domestik yang masih cukup baik.

“Prinsip ekonomi syariah menjadi salah satu strategi utama untuk penguatan struktur ekonomi nasional dengan mengusung prinsip syariah bebas riba dan berbagi hasil diharap mampu mendorong inklusifitas ekonomi dan daya tahan sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa dalam rangka Road to FESyar di Kaltim, telah diselenggarakan  sertifikasi pendamping proses produk halal yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dan LP3H Universitas Mulawarman.

“FESyar KTI 2023 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam ekonomi dan keuangan syariah, terutama melalui digitalisasi. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan aksesibilitas serta inklusifitas ekonomi syariah bagi masyarakat KalimantanTimur,” bebernya.

Ditemui usai acara, Siti Rizky Amalia mengharapkan agar ada perda tentang industri ekonomi syariah di Kaltim. “Kalau menurut saya, penting ada payung hukum tentang industri ekonomi syariah di Kaltim,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu untuk mensosialisasikan akan pentingnya menangkap peluang tersebut. “Bahwa potensi industri ekonomi syariah kita cukup besar. Tinggal kita kembangkan saja,” sebut politisi PPP ini. Melalui FESyar ini, lanjutnyan industri ekonomi syariah di Kaltim akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di benua etam.

“Festival ini juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan kerjasama antara pelaku industri ekonomi syariah, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Kami harap, Bank Indonesia dan stakeholder terkait lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini,” ujarnya. Ia berharap agar pemerintah provinsi terus mendorong dan mensosialisasikan pentingnya pengembangan industri ekonomi syariah. Dengan itu, Kaltim dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan.

“Manurut kami, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan industri ekonomi syariah di Kaltim,” pungkasnya.

 Komisi II Minta Realisasi Kerjasama PT Pelindo dan PD MBS Terkait Pandu Tunda Jembatan Mahakam dan Mahulu

Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama   Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, KSOP Kelas II Samarinda, Perusahaan Daerah (PD) Melati Bhakti Satya (MBS), dan PT. Pelindo Jasa Maritim guna membahas pengelolaan pandu tunda di jembatan Mahakam dan jembatan Mahulu. Rapat yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tersebut dipimpin Ketua Komisi II Nidya Listiyono dan didampingi anggota komisi yakni Ely Hartati Rasyid, Masykur Sarmian, Sapto Setyo Pramono, Ismail dan Agiel Suwarno. Nidya Listiyono mengatakan bahwa rapat ini guna meminta realisasi terkait kerjasama PT Pelindo dan PD MBS.

“Karena selama ini kan MBS tidak terlibat langsung, kita minta hari ini MBS terlibat langsung. Jadi semua melaui MBS, silahkan perusda nanti menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini,” sebut Tio sapaan akrabnya. Ia menegaskan bahwa Komisi II memberi deadline paling lambat tiga minggu sejak tanggal 27 Februari 2023 untuk penandatanganan kerjasama atau MoU terkait pengelolaan. “Termasuk juga, jembatan kita harus di asuransikan juga, kan sering di tabrak-tabrak itu. Ini ranahnya Komisi III ya, tapi kami dari sisi pendapatannya kita mendorong perusda untuk aktif, bisa menghasilkan PAD  dari sana sehingga masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan ini cukup positif dan Komisi II juga turut mengundang KSOP Samarinda agar bisa termonitor dengan baik. “Kita juga mengundang KSOP supaya ini bisa termonitor dengan baik, bisa memberikan rekomendasi dan ijin terkait pandu tunda yang ada seluruh jembatan yang ada di Kalimantan Timur,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Komisi II sedang mendorong perda inisiatif terkait alur Sungai Mahakam, sudah diajukan secara tertulis dan disetujui semua fraksi, sehingga perda inisiatif ini bisa masuk pada program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) paling tidak tahun ini atau tahun depan. Ditemui secara terpisah, Direktur Perusda MBS, Aji Abidharta Hakim mengatakan status Perusda MBS dalam pelaksanaan pandu tunda pada pelayaran di alur Sungai Mahakam sebagai vendor dari PT Pelindo, dengan pembagian hasil 69 persen untuk PD MBS dan 31 persen untuk PT Pelindo.
Ada pun area yang dikerjasamakan, lanjut Abi, yakni pada alur sungai di bawah jembatan kembar Mahakam dan jembatan Mahulu. Pihaknya akan lebih fokus pada kegiatan penundaan kapal di dua jembatan tersebut, dengan menyiapkan dua buah kapal lengkap dengan nahkoda dan awaknya.

“Dalam penyediaan sumber daya pelayaran, untuk kapal kami siapkan melalui sewa dibanding membeli, karena secara bisnis sistem, sewa lebih menguntungkan pihak kami,” tandasnya.

Nidya Listiyono: Peran Perusahaan Swasta Dapat Tingkatan Infrastruktur Daerah

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan desa tertinggal tidak terlepas dari persoalan infrastruktur yang minim. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan operasionalnya di wilayah pedesaan yang ada di kabupaten/kota di Kaltim. “Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan sebagainya, ” katanya.

Untuk itu, kata politisi dari partai Golkar ini, peran dari pihak swasta juga harus dilibatkan dalam peningkatan infrastruktur daerah yang menjadi lokasi operasional usahanya. “Bantuan CSR dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan, ” katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya sebagai pemilik kewenangan juga dapat menekan para pengusaha untuk dapat menyalurkan bantuan CSR dimana wilayahnya beroperasi. “Kita tidak minta, tapi berdasarkan Undang-Undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPD nya punya kekuatan untuk menekan pengusaha terkait CSR, ” ujarnya.

Tidak hanya penyaluran CSR untuk peningkatan infrastruktur di daerah, Nidya Listiyono menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekitar lokasi operasi perusahaan juga harus menjadi perhatian. “Tenaga kerja harus dikuatkan, bahwa sekian puluh persen tenaga kerja dari wilayah tersebut bisa diberikan pelatihan, ” katanya.

“Terlebih dengan adanya IKN dan hari ini tenaga kerja kita sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke IKN, ” imbuhnya. (*/Adv)