Warga Kampung Baru Minta DPRD Sisakan Ruang Hidup di Tengah Sengketa Lahan PT KIPI

Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti laporan dugaan penindihan lahan milik warga oleh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan.

Dalam pertemuan itu, warga yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi (GKBM) Berjuang menyampaikan harapan agar pansus tidak hanya memfokuskan penyelesaian pada persoalan ganti rugi lahan, tetapi juga mempertimbangkan ruang hidup masyarakat.

“Kami berharap pansus tidak semata mengupayakan pembebasan lahan, tetapi juga menyisakan ruang hidup bagi warga Kampung Baru,” ujar

Koordinator GKBM Berjuang, Arman.

Ia menyebut, sekitar 40 rumah warga dan area pemakaman umum masuk dalam wilayah HGU/HGB PT KIPI, meskipun sebagian lahan telah memiliki sertifikat hak milik sejak tahun 2009.

“Paling tidak, area sekitar 200 meter dari tepi jalan bisa dibebaskan karena di situ ada rumah dan makam warga,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bulungan sekaligus Ketua Pansus, H. Riyanto, menegaskan bahwa DPRD sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pihaknya berkomitmen mengumpulkan seluruh data pendukung, baik milik warga maupun dokumen resmi pemerintah, untuk memastikan kejelasan status lahan tersebut.

“Kehadiran kami di Kampung Baru ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Disperta dan BPN untuk mendapatkan data terkait SK HGU PT BCAP dan HGB PT KIPI,” ujar Riyanto.

Ia menambahkan, proses pendataan menjadi langkah awal sebelum pembahasan lanjutan mengenai penyelesaian dan kemungkinan pembebasan lahan.

“Data HGU ini cukup kompleks karena sudah mengalami beberapa kali revisi. Karena itu, kami ingin memastikan semuanya jelas dan akurat,” tutupnya. (Adv)