Bongkar Biang Kerok Antrean SPBU, Anggota DPRD Kaltara Desak Pengawasan Terpadu Diaktifkan Kembali

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kembali marak di Kalimantan Utara (Kaltara) memantik reaksi keras dari pihak legislatif. DPRD Kaltara menilai carut-marut ini sebenarnya bisa diatasi asalkan komitmen pengawasan di lapangan dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi.

Anggota DPRD Kaltara, H. Moh. Nafis, S.T., mengingatkan semua pihak bahwa penertiban antrean BBM di wilayah Kaltara bukan hal yang mustahil. Ia mencontohkan wilayah Kabupaten Bulungan yang sempat sukses besar menciptakan kondisi SPBU yang rapi, tertib, dan terkontrol.

“Waktu itu pernah tertib karena pengawasan dilakukan bersama dan tegas,” ungkap Moh. Nafis pekan ini.

Nafis membeberkan, kunci keberhasilan di Bulungan kala itu terletak pada nyali dan ketegasan aparat penegak hukum yang turun langsung ke lapangan. Kolaborasi epik antara aparat Kepolisian, Kodim, dan Satpol PP terbukti ampuh menyusutkan antrean panjang dalam sekejap.

Namun sayangnya, ia melihat kondisi belakangan ini justru mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Begitu pos penjagaan melonggar, pola lama yang merugikan masyarakat kembali menjamur.

“Kalau pengawasan longgar, masalah ini pasti muncul lagi,” cetus legislator dari utara Kaltara tersebut.

Lebih lanjut, Nafis blak-blakan menyoroti bahwa melempemnya pengawasan di area SPBU membuat para spekulan kembali beraksi. DPRD Kaltara masih mengendus adanya dugaan kuat penyalahgunaan akun barcode subsidi serta maraknya praktik pengetapan BBM di sejumlah titik strategis.

Praktik ilegal inilah yang dituding menjadi biang kerok utama mengapa kuota subsidi cepat habis dan membuat kendaraan masyarakat umum harus mengantre hingga berjam-jam.

Sebagai langkah cepat, Nafis mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengaktifkan kembali pola pengawasan terpadu. Menurutnya, ego sektoral harus disingkirkan demi memperkuat kolaborasi lintas instansi agar hak masyarakat miskin atas BBM subsidi bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan bebas dari antrean. (Adv)