![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TARAKAN, NEAZONE.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat dalam memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas keberlanjutan Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Provinsi Kaltara.
Rapat kerja strategis yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan pada Rabu (17/6/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, H. Syamsuddin Arfah, M.Si. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk memperoleh informasi komprehensif, masukan dari berbagai sektor, serta merumuskan langkah taktis demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Daerah.
Selain membahas skema pembiayaan, fokus utama dalam pertemuan ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini telah dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara. Status UHC menjadi sangat krusial sebagai indikator bahwa mayoritas masyarakat Kaltara telah mendapatkan akses perlindungan kesehatan yang merata.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, H. Syamsuddin Arfah, menegaskan pentingnya komitmen bersama antarinstansi agar program jaminan kesehatan ini tidak mandek di tengah jalan. Menurutnya, pemenuhan fasilitas dan premi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Kita harus memastikan bahwa skema kepesertaan PBPU yang ditanggung oleh Pemda ini berjalan secara berkelanjutan. Kita tidak ingin ada masyarakat kita yang terkendala mendapatkan akses medis hanya karena persoalan administratif atau penganggaran,” ujar Syamsuddin di sela-sela memimpin jalannya rapat.
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Kaltara. Tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltara, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Melalui forum rapat kerja ini, DPRD Kaltara berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan solusi terbaik dalam menjaga cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mempertahankan predikat UHC di Bumi Benuanta.
Sebagai penutup, hasil pembahasan dari rapat kerja ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan. Pemprov dan DPRD Kaltara berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal, berkelanjutan, dan yang paling penting, tepat sasaran bagi yang membutuhkan. (adv)
