Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara: Fraksi-fraksi Beri Pandangan Umum Soal Pertanggungjawaban APBD 2025

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Utara (Kaltara) terus berjalan harmonis. Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara menggelar Rapat Paripurna ke-13 di Kantor DPRD Kaltara, Senin (13/7).

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., selaku perwakilan dari pihak pemerintah daerah.

Agenda utama rapat adalah mendengarkan pandangan umum dari setiap fraksi yang ada di parlemen terkait Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltara Tahun Anggaran 2025.

“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Melalui tahapan ini, Pemprov bersama DPRD berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan Bumi Benuanta yang transparan dan akuntabel,” ungkap rilis resmi Pemprov Kaltara (dkisp).

Suasana rapat berlangsung dinamis saat masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan catatan, apresiasi, maupun kritik membangun atas penggunaan anggaran daerah sepanjang tahun anggaran 2025 demi kesejahteraan masyarakat Kaltara.