Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., dan Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST., hadir mendampingi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang.

Gubernur Zainal memaparkan secara rinci berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kaltara, mulai dari seni budaya lokal, karya para talenta muda, hingga potensi destinasi wisata yang dinilai punya daya tarik tinggi namun butuh intervensi program dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menyampaikan bahwa keterlibatan pimpinan legislatif dalam agenda ini menjadi penegasan bahwa DPRD Kaltara siap mengawal kebijakan dan anggaran pendukung bagi kemajuan ekraf daerah.

“Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kehadiran kami di Kemenekraf bersama Pak Gubernur adalah wujud komitmen bersama bahwa DPRD siap mendukung penguatan ekosistem industri kreatif di Kaltara,” kata Achmad Djufrie.

Ia menambahkan, salah satu kendala yang sering dihadapi pelaku ekraf di daerah adalah legalitas dan perlindungan karya. Oleh karena itu, usulan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu fokus utama yang diperjuangkan ke pusat.

“Kita ingin pelaku ekraf kita tidak hanya berproduksi, tapi karyanya terlindungi lewat HKI. Selain itu, akses pasar dan jaringan industrinya harus dibuka lebar. Kami optimistis, dengan sinergi antara Pemprov, DPRD, dan Kemenekraf, daya saing produk kreatif lokal Kaltara akan semakin meningkat pesat,” jelasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Yancong, mengungkapkan bahwa arus kas yang sehat merupakan penopang utama keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah dan pemenuhan kewajiban kepada publik.

Pernyataan itu disampaikan Yancong merespons Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Tanjung Selor.

“Pengelolaan kas daerah harus dilakukan secara cermat, efisien, dan profesional sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi tepat waktu,” kata Yancong.

Dalam laporannya, Gerindra mencatat akumulasi saldo akhir kas Pemprov Kaltara per 31 Desember 2025 mencapai Rp 14,957 miliar. Jumlah ini mencakup saldo kas daerah, kas BLUD, kas bendahara, hingga kas sekolah.

Gerindra berharap Pemprov Kaltara mampu menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah terus terjaga.

“Selain menjamin keberlangsungan pembangunan, pengelolaan kas yang baik juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pertemuan digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara, Jalan Poros Bulungan–Malinau, Gunung Seriang, Tanjung Selor. RDP ini diinisiasi untuk menjembatani aspirasi petani dan pihak perusahaan demi mewujudkan tata niaga sawit yang adil dan berkeadilan di Bumi Taka.

Forum dialog ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor secara komprehensif. Mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, DPW APKASINDO, PT Sucofindo, KTNA, hingga HKTI. Hadir pula pengurus koperasi sawit, perwakilan petani plasma dan swadaya, serta puluhan pimpinan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Malinau.

Dalam dialog tersebut, perwakilan Komisi II DPRD Kaltara menyampaikan bahwa keterbukaan dalam penetapan indeks dan formula harga TBS menjadi kunci penyelesaian polemik yang sering terjadi di tingkat tapak.

“Forum RDP ini merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan formula penetapan harga TBS berjalan transparan dan dipatuhi oleh seluruh PBS. Kita ingin memastikan hasil keringat petani dihargai secara layak dan rasional sesuai regulasi,” ungkap perwakilan Komisi II DPRD Kaltara.

Pihaknya menambahkan bahwa iklim investasi yang kondusif hanya bisa terwujud jika ada kesetaraan dan keadilan antara pengusaha dan petani mitra.

“Kita tidak ingin ada kesenjangan. Perlindungan terhadap kesejahteraan petani lokal adalah prioritas, namun keberlanjutan investasi perkebunan kelapa sawit di Kaltara juga harus kita jaga bersama demi pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Kehadiran jajaran pengurus Dekranasda Kaltara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., menjadi bukti komitmen serius Pemprov Kaltara dalam mendorong UMKM daerah naik kelas. Turut hadir mendampingi, Ketua Harian Edy Suharto, S.Sos., M.T. dan Wakil Ketua Harian Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M.

Acara yang berlangsung meriah ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam sambutannya, Selvi menitipkan pesan kuat kepada seluruh pengurus Dekranasda se-Indonesia, termasuk Kaltara.

“Yang dibutuhkan bukan hanya banyaknya pembinaan, tetapi pembinaan yang benar-benar menjawab kebutuhan perajin dan memberikan solusi nyata,” tegas Selvi Gibran.

Menanggapi arahan tersebut, Kornie Serliany memanfaatkan momen ini untuk berburu inspirasi. Pantauan di lokasi, Kornie tampak antusias mengunjungi berbagai stan provinsi lain untuk bertukar informasi dan memperluas jaringan pasar.

Tak lupa, ia juga menyemangati para perajin di stan Kaltara yang tengah berjuang mengenalkan keunikan kriya Kaltara kepada para pengunjung di Makassar.

“SKK Migas dan Kontraktor KKS sedang berjuang keras untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional. Namun upaya-upaya keberlanjutan tetap kita jadikan prioritas karena Rencana Strategis kita tidak hanya memuat peningkatan produksi, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia mencapat target net zero emission,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto setelah menerima ASRRAT 2025, Jumat (28/11). Ditambahkannya, penghargaan ini diharapkan akan memicu semangat SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperjuangkan isu-isu keberlanjutan di dalam kerangka operasi hulu migas.

Sustainability Report merupakan sebuah laporan yang merangkum kiprah dan kebijakan sebuah organisasi yang sejalan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau the Sustainable Development Goals (SDGs). Laporan ini dibuat dengan mengacu kepada standar yang dikembangkan lembaga internasional General Reporting Initiative (GRI). ASRRAT sendiri merupakan penilaian tahunan terhadap laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh berbagai instansi. Ajang ini digelar oleh lembaga independen National Center for Corporate Reporting (NCCR) dengan tujuan untuk ntuk memotivasi dan mempercepat pelaporan keberlanjutan perusahaan atau lembaga dengan memberikan apresiasi kepada upaya terbaik dalam mengkomunikasikan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Di tahun 2025 ini jumlah peserta mencapai 82 perusahaan dan organisasi, yang berasal dari Indonesia (78), Bangladesh (1), dan Filipina (3). Para juri berasal dari kalangan akademisi yang sudah memiliki sertifikasi dalam hal sustainability reporting. SKK Migas secara rutin mengikuti ajang ini dan sudah mendapatkan Gold Rank sebanyak tujuh kali.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penanganan isu keberlanjutan, seperti pengurangan emisi, merupakan pekerjaan jangka panjang namun harus dimulai dengan kerja-kerja nyata dan realistis dalam jangka pendek. Saat ini industri hulu migas sudah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, misalnya meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi metana, meminimalkan flare gas hingga zero flaring dan pekerjaan untuk implementasi carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Beberapa inisiatif untuk CCUS sudah berprogres, misalnya Ubadari di Tangguh dan next Abadi Masela. Di industri hulu migas sebenarnya CCUS sudah lama diterapkan di lapangan minyak Indonesia untuk EOR CO2 flooding seperti di lapangan Sukowati dan untuk pressure maintenance di lapangan Banyu Urip Exxon Mobil Cepu.

Ditambahkannya, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang sangat besar. Secara regulasi pun sudah sangat mendukung, termasuk di industri hulu migas. “SKK Migas sudah menerbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) memberikan panduan yang jelas bagi proyek CCS dan CCUS di sektor hulu minyak dan gas Indonesia. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kontraktor KKS dalam perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, sekaligus memberikan kewenangan kepada SKK Migas untuk mengevaluasi dan mengawasi proyek agar berjalan secara efisien, aman, dan akuntabel.”ujar Djoko.

Industri hulu migas tidak bisa berjalan sendiri dalam memaksimalkan potensi yang ada. “Dan meskipun iklim regulasi sudah sangat mendukung, untuk mewujudkan proyek CCS/CCUS yang nyata masih diperlukan kolaborasi yang kuat antar semua pemangku kepentingan,” pungkas Djoko

Proyek berskala nasional tersebut dipandang sebagai motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pembangunan KIHI tidak hanya menjadi agenda strategis pemerintah pusat, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir mengawal seluruh proses agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton.

Ia menekankan pentingnya akses seluas mungkin bagi warga sekitar untuk terlibat dan merasakan dampak ekonomi dari berkembangnya kawasan industri hijau tersebut.

Untuk itu, Pemkab Bulungan aktif berkoordinasi dengan pengelola kawasan, para investor, hingga PT KAI yang menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur.

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan yang proporsional.

“Saat ini kami tengah menyiapkan pelatihan vokasi dan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri. Prinsip dasar kami jelas: masyarakat lokal harus diprioritaskan,” tegas Syarwani.

Ia menyebut, pengembangan KIHI akan memberikan efek berantai yang besar bagi perekonomian daerah. Selain mendorong percepatan pembangunan akses jalan, kelistrikan, hingga penyediaan energi bersih, hadirnya kawasan tersebut juga membuka peluang luas bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.

“KIHI akan melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Bulungan. Multiplier effect-nya sangat besar dan akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani. Menurutnya, SKN menjadi dokumen penting yang memastikan nelayan memiliki kemampuan dasar serta memahami aspek keselamatan sebelum beraktivitas di laut.

“SKN ini wajib dimiliki agar kegiatan melaut lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini adalah sertifikat keterampilan bagi awak kapal perikanan,” ujar Syarwani.

Ia menjelaskan, SKN diberikan kepada nakhoda kapal berukuran hingga 5 gross tonnage (GT), serta kelasi atau deckhand yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT hingga 30 GT.

Dengan adanya sertifikasi ini, kompetensi para nelayan dapat terukur dan terstandarisasi. Syarwani menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan.

“Kami ingin memastikan setiap nelayan memiliki kompetensi dasar dan pemahaman keselamatan yang memadai sebelum turun ke laut,” katanya.

Pemkab Bulungan juga akan memfasilitasi proses penerbitan SKN melalui koordinasi dengan instansi teknis, sehingga nelayan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan tersebut.

“Nelayan harus terdata, tersertifikasi, dan terlindungi. Pemerintah siap membantu prosesnya,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan ini mampu meningkatkan profesionalitas nelayan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di laut.

“Kami ingin seluruh aktivitas perikanan berjalan sesuai standar keselamatan. Jangan sampai nelayan dirugikan karena kurangnya dokumen atau keterampilan dasar,” jelasnya.

Pemda Bulungan turut mengimbau pelaku usaha perikanan, pemilik kapal, dan kelompok nelayan untuk memastikan seluruh awak kapal mereka segera mengurus SKN.

“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan fasilitas, sementara pelaku usaha wajib memastikan awak kapalnya memenuhi ketentuan,” ucapnya.

Dengan penerapan wajib SKN, pemerintah berharap tata kelola sektor perikanan di Bulungan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan berdaya saing.

“Kalau semua terdata dan tersertifikasi, maka sektor perikanan Bulungan akan semakin maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemkab resmi meluncurkan Agen BULAN (Bulungan Akuntabilitas Non Tunai) yang dirangkai dengan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan digital.

Agen BULAN terdiri dari para bendahara sub unit pengelola dana Non-RKUD yang akan menjadi motor utama dalam memperluas penerapan transaksi non tunai, khususnya di satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Kehadiran Agen BULAN menandai langkah baru dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi keuangan daerah.

Saat ini, Kabupaten Bulungan tercatat memiliki 408 sub unit pengelola dana Non-RKUD, mulai dari rumah sakit, puskesmas, PAUD, TK, SD hingga SMP negeri maupun swasta.

Dari jumlah itu, 91 persen atau 365 sub unit telah menerapkan transaksi non tunai melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) Bankaltimtara.

Namun, sejumlah persoalan mendasar masih ditemui.  Proses validasi saldo dana BOS, BOP PAUD, BOK hingga pendapatan BLUD masih dilakukan secara manual.

Selain itu, banyak pelaku usaha lokal di wilayah 3T yang belum memiliki rekening Bankaltimtara sehingga pembayaran kepada mereka harus melalui kliring atau pemindahbukuan manual.

Kondisi tersebut membuat transaksi membutuhkan waktu lebih lama dan menimbulkan biaya tambahan. Dengan hadirnya Agen BULAN, Pemkab Bulungan berharap proses-proses tersebut bisa lebih sederhana, cepat, dan efisien.

Program ini juga ditargetkan mampu membuka akses perbankan bagi pelaku usaha lokal serta memperkuat akurasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Bupati Bulungan, Syarwani, mengapresiasi langkah BKAD bersama mitra strategis seperti Bank Indonesia, OJK, Bankaltimtara, BPKP, dan Inspektorat yang telah mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah.

“Peluncuran program BULAN ini tidak hanya menjadi simbol inovasi, tetapi diharapkan menjadi motor penggerak perubahan menuju pemerintahan daerah yang berbasis data dan teknologi,” tegasnya.

Ia berharap para peserta bimtek dapat memahami pengelolaan transaksi non tunai, sistem perbankan digital, hingga mekanisme pelaporan yang modern.

Bupati juga menekankan pentingnya memperluas pemanfaatan transaksi non tunai di berbagai layanan publik.

Dengan diluncurkannya Agen BULAN, Pemkab Bulungan menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan modern yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Misalnya digitalisasi pembayaran tiket speedboat di Pelabuhan Kayan II, rekam medis digital, dan seterusnya. Saya juga berharap aplikasi yang ada dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan agar memudahkan para operator pada masing-masing unit kerja,” pungkasnya. (Adv)

Rencana ini sebagai langkah awal modernisasi layanan transportasi laut, khususnya rute Tanjung Selor–Tarakan.

Hal ini disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, saat membuka Bimbingan Teknis dan Launching Agen Bulungan Akuntabilitas Non-Tunai (BULAN) yang dihadiri beberapa perbankan serta Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara, Senin (17/11/2025).

Bupati menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran tiket speedboat merupakan kebutuhan yang harus mulai dibangun secara bertahap demi menciptakan layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Ini kita follow up bersama para stakeholder, bersama para pelaku yang ada di Pelabuhan Kayan II. Kita ingin mendorong agar setiap kegiatan transaksinya bisa menggunakan digitalisasi, khususnya pembayaran tiket dan lainnya,” ujar Syarwani.

Menurutnya, aktivitas mobilitas masyarakat di pelabuhan tersebut sangat tinggi.

Dengan waktu sekitar 15 menit pergantian perjalanan speedboat, frekuensi keberangkatan maupun kedatangan dinilai cukup padat.

“Dalam sehari, kemungkinan alur speedboat yang berangkat dari Tanjung Selor–Tarakan atau sebaliknya itu tidak kurang dari 15 hingga 20 kali. Jika dikalikan rata-rata 50 penumpang per speedboat dengan harga tiket Rp150 ribu, maka perputaran transaksi di Pelabuhan Kayan II sangat besar,” jelasnya.

Melihat potensi transaksi harian yang signifikan tersebut, ia menilai digitalisasi tiket menjadi langkah penting untuk mempercepat layanan sekaligus meningkatkan akurasi dan transparansi data.

Meski menargetkan digitalisasi penuh di masa mendatang, Bupati menyadari masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital atau belum memiliki fasilitas seperti rekening bank maupun gawai yang mendukung transaksi elektronik.

“Walaupun nanti sifatnya masih dikombinasikan, mungkin secara bertahap. Masih ada yang konvensional, karena tidak semua pengguna jasa kepelabuhanan di Tanjung Selor ini menggunakan handphone yang memiliki akun atau rekening bank,” katanya.

Karena itu, Pemkab Bulungan akan membuka ruang transisi agar masyarakat bisa menyesuaikan diri secara perlahan, seiring meningkatnya literasi digital.

“Ruang ini harus kita buka, sehingga secara pelan-pelan literasi ini berjalan secara alamiah. Nanti mungkin ada ruang yang bisa menggunakan konvensional, tapi digitalisasinya juga tetap kita dorong,” lanjutnya.

Bupati Syarwani optimistis bahwa dengan dorongan dan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat pengguna jasa transportasi laut akan beralih secara alami ke sistem digital.

“Dengan sendirinya nanti kita bisa mengunci menggunakan digitalisasi. Pasti ada reaksi dari para penumpang, namun perubahan ini untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (Adv)

Wabup menegaskan bahwa koperasi desa dan kelurahan merupakan pilar penting ekonomi kerakyatan di Bulungan.

Keberadaan koperasi diyakini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Wabup memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini, yang dinilainya sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.

Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan, administrasi, digitalisasi koperasi, penguatan kewirausahaan, serta strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal di masing-masing wilayah.

Ia juga mengingatkan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi motor penggerak ekonomi desa, pusat kegiatan usaha masyarakat, bahkan wadah peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujar Wabup.

Dengan pelatihan ini, ia berharap tata kelola koperasi desa di Bulungan semakin kuat dan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. (Adv)