![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TARAKAN, NEAZONE.ID – Maraknya kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Kabupaten Bulungan, mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta aparat kepolisian untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum pengusaha maupun individu yang sengaja membakar lahan.
Asap Kiriman dan Tantangan Anggaran
Berdasarkan analisis di lapangan, kabut asap pekat yang menyelimuti Kaltara belakangan ini tidak hanya berasal dari titik api lokal, tetapi juga merupakan asap kiriman dari wilayah tetangga, yakni Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Di sisi lain, pemadaman api di kawasan Bulungan menghadapi tantangan berat akibat geografis wilayah yang luas serta dampak efisiensi anggaran.
“Kami dari DPRD memberikan perhatian kepada BPBD agar bisa lebih intens memperhatikan masalah kebakaran hutan ini. Di Bulungan memang jaraknya agak jauh, tapi harus bisa diatasi, meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” ungkap Achmad Djufrie.
Soroti Modus Land Clearing Perkebunan Sawit
Politisi Partai Gerindra ini menduga kuat bahwa kemunculan titik-titik api dipicu oleh praktik ilegal pembersihan lahan (land clearing) untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Achmad Djufrie menyayangkan belum adanya tindakan hukum konkret terhadap para pelaku pembakaran lahan yang dinilai menggunakan modus serupa setiap tahunnya.
“Saya lihat ini dari tebangan sawit atau lahan sawit. Saya minta kepolisian menindak tegas oknum yang sengaja membakar sisa lahan. Pihak keamanan seharusnya sudah paham trik-trik pengusaha yang bermain di kawasan hutan,” paparnya.
Ia mengimbau Kapolda Kaltara beserta jajaran untuk memaksimalkan penegakan Perda Lingkungan Hidup dan UU terkait agar memberikan efek jera serta tidak mudah menerima alasan kelalaian kecil dalam kasus karhutla.
