Dari Isu Hutan Adat hingga Jalan Mansalong, Deddy Sitorus Janji Kawal Nasib Tulin Onsoi & Tau Lumbis di Senayan

NUNUKAN, NEAZONE.ID – Anggota DPR RI, Deddy Sitorus, kembali turun ke lapangan dalam rangkaian agenda reses di wilayah Kabudaya, Kabupaten Nunukan, Minggu (26/4). Kunjungan ini menyasar Desa Makmur di Kecamatan Tulin Onsoi serta wilayah Mansalong guna mendengar langsung jeritan hati masyarakat di beranda utara Indonesia.

Apresiasi Pemerataan Pembangunan

Dalam dialognya di Desa Makmur, politisi PDI Perjuangan ini memberikan kredit khusus bagi kepemimpinan Bupati Nunukan, Irwan Sabri. Deddy menilai alokasi APBD saat ini mulai menunjukkan tren positif yang lebih inklusif.

“Ada pembangunan jalan di Makmur, kan?” tanya Deddy, memastikan bahwa pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Nunukan dan Sebatik, melainkan sudah mulai menjangkau wilayah pelosok.

Hutan Adat dan Kualitas Pendidikan

Ketua Adat, Paulus Murang, membawa isu krusial terkait identitas lokal. Ia mengungkapkan bahwa pemetaan wilayah adat telah rampung dan mendesak percepatan status Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta penetapan hutan adat. Selain itu, Paulus menekankan bahwa kenaikan gaji guru harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi pendidik di perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Deddy menyatakan komitmennya untuk mengawal RUU Hukum Adat agar bisa segera disahkan pada periode jabatan kali ini.

Menagih Janji Infrastruktur dan Kuota Polri

Suara kritis juga datang dari warga lainnya:

• Kalvianus: Mempertanyakan tunjangan ketua adat, realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB), dan realitas penerimaan anggota Polri yang dinilai belum memenuhi kuota janji bagi putra daerah.

• Jukili: Menyoroti pentingnya konektivitas jalan Mansalong–Tau Lumbis serta masalah klasik penerbangan. Penghentian subsidi penerbangan dan terbatasnya skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) membuat mobilitas warga tercekik.

• Ibu Helmi Yaran: Memberikan pernyataan menohok bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan warga perbatasan selama akses jalan masih menjadi barang mewah.

Jawaban dan Komitmen

Terkait DOB, Deddy menjelaskan bahwa kendala utama saat ini adalah kondisi fiskal nasional yang masih terbatas. Namun, untuk urusan tunjangan adat, ia berjanji akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.

Mengenai transparansi, Deddy juga mencatat keluhan Martin terkait kejelasan rekening Koperasi Desa Merah Putih yang selama ini dipertanyakan warga.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius. Pembangunan perbatasan bukan hanya soal angka, tapi soal infrastruktur dasar yang menyentuh martabat dan kehidupan masyarakat kita di sini,” tegas Deddy menutup kunjungannya.