DPRD Kaltara Ingatkan Pemprov Segera Selesaikan Catatan BPK Sebelum 60 Hari

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

Prestasi ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Pemprov Kaltara sukses meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Meski memberikan pujian, Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menegaskan bahwa raihan WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya tanpa cela. Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Pemprov Kaltara untuk tetap memberikan atensi serius terhadap sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi BPK RI.

“Sesuai ketentuan, rekomendasi dari BPK RI tersebut harus dijawab dan dituntaskan dalam waktu 60 hari. Kita mendapatkan WTP dengan catatan masih ada yang harus diperbaiki, dan itu sudah tepat,” ujar Achmad Djufrie usai menghadiri penyerahan LHP BPK RI di Tanjung Selor, Senin (8/6/2026).

Menurut Achmad Djufrie, adanya temuan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan adalah hal yang lumrah, sejauh temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ia optimistis Pemprov Kaltara bisa menyelesaikan catatan tersebut lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.

• Batas Waktu Maksimal: 60 Hari

• Target DPRD Kaltara: 30 Hari (Lebih cepat lebih baik)

“Jangan sampai kita dapat WTP, tapi catatannya menumpuk dan tidak diselesaikan. Harapan saya, Pemprov Kaltara bisa bergerak cepat. Tidak perlu menunggu sampai 60 hari, kalau bisa 30 hari sudah beres. Kuncinya adalah fokus dan serius melakukan perbaikan,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Achmad Djufrie menegaskan bahwa fungsi BPK adalah untuk mengecek dan mengawasi jalannya roda keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel. Atas nama lembaga maupun pribadi, ia berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran pemprov.

“Catatan dan koreksi ini adalah bahan evaluasi, baik bagi legislatif maupun eksekutif. Terima kasih kepada pemerintah provinsi atas kinerjanya yang luar biasa sehingga opini WTP ini bisa kembali kita pertahankan,” pungkasnya. (adv)