![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
BALI , NEAZONE.ID – Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini terlihat saat jajaran legislatif Bumi Benuanta menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ADPSI) Tahun 2026 di Pulau Dewata, Bali, pada Senin (29/6/2026).
Delegasi dari Kaltara dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST, serta Sekretaris DPRD Kaltara Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Kegiatan berskala nasional ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., MM. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis yang mempertemukan unsur DPRD, pemerintah pusat, pemda, pakar akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait.
Selama jalannya rakernas, isu-isu krusial yang berdampak langsung pada akselerasi pembangunan daerah menjadi fokus utama perdebatan dan penyelarasan ide.
“Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan investasi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan,” ungkap perwakilan panitia penyelenggara.
Selain membahas sektor ekonomi dan energi, forum nasional ini menggarisbawahi esensi dari eksistensi parlemen daerah. Peran DPRD dalam menyeimbangkan roda pemerintahan melalui fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas.
Melalui keikutsertaan dalam Rakernas ADPSI 2026 ini, DPRD Kaltara siap mengawal dan menyelaraskan rekomendasi strategis yang dihasilkan. Targetnya adalah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta menyongsong target besar Indonesia Emas 2045, di mana daerah diposisikan sebagai pilar penggerak utama.
