![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID— Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan catatan kritis terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Kaltimtara pada Tahun Anggaran 2025.
Poin evaluasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Tanjung Selor.
Agus menjelaskan, pengalokasian dana ke BUMD pada dasarnya berdampak positif untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan daerah. Namun, kebijakan tersebut wajib diikuti oleh pengawasan dan tolok ukur keberhasilan yang nyata.
“Dana yang disertakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang terukur. Karena itu, penyertaan modal perlu didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif,” kata Agus Salim.
Dalam rinciannya, penerimaan pembiayaan Kaltara TA 2025 dari SiLPA 2024 bernilai Rp 17,63 miliar, sedangkan alokasi penyertaan modal Bank Kaltimtara menembus Rp 20 miliar. Kondisi ini membuat pembiayaan netto daerah mengalami defisit sebesar Rp 2,36 miliar.
Oleh sebab itu, Gerindra meminta Pemprov Kaltara secara rutin melaporkan deviden dan peningkatan kualitas pelayanan Bank Kaltimtara kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang ditempatkan sebagai penyertaan modal harus memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan kinerjanya secara berkala agar efektivitas kebijakan ini dapat dievaluasi bersama,” tutup Agus.
