![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID — Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan alokasi pembangunan terdistribusi secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota.
Gerindra menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan, di mana kawasan perbatasan dan pedalaman kerap tertinggal dibanding daerah perkotaan.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, menyampaikan hal tersebut dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Tanjung Selor.
Ia mengingatkan bahwa Kaltara memiliki posisi strategis sebagai benteng terdepan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga penanganan infrastruktur di pelosok tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
“Fraksi Gerindra memandang pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota harus memperoleh perhatian yang proporsional, khususnya kawasan perbatasan, wilayah pedalaman, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan dasar,” terang Agus Salim.
Agus menekankan bahwa pemerataan bukan sekadar membangun gedung atau jalan, melainkan membuka ruang bagi masyarakat pedalaman untuk menikmati fasilitas pelayanan dasar yang setara.
“Keberhasilan pembangunan harus dirasakan secara merata. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal karena keterbatasan akses maupun perhatian dalam kebijakan anggaran,” tegasnya.
