Golkar Kaltara Bunyikan ‘Alarm’ Terkait Ketergantungan Dana Pusat: PAD Harus Digenjot

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) membunyikan ‘alarm’ peringatan bagi Pemerintah Provinsi Kaltara terkait tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang butuh pembenahan serius.

Pernyataan menohok ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, saat membacakan pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

Aluh menegaskan bahwa Pemprov Kaltara tidak boleh hanya bergantung pada sumber pendapatan yang ada. Langkah intensifikasi hingga penggalian potensi penerimaan baru (ekstensifikasi) harus segera digenjot.

“Fraksi Golkar menilai, ketergantungan yang masih besar terhadap transfer pusat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memperluas basis pendapatan asli daerah,” ujar Aluh.

Ia mendorong Pemprov Kaltara memodernisasi sistem pendapatan melalui digitalisasi layanan dan perbaikan data objek pajak. Selain itu, pengawasan ketat dinilai wajib hukumnya demi menutup celah kebocoran retribusi daerah.

Selain persoalan PAD, Golkar turut melancarkan kritik terhadap rendahnya daya serap belanja modal. Dari total anggaran APBD sebesar Rp3,076 triliun, realisasi belanja daerah hanya menembus Rp2,642 triliun atau 85,91 persen.

Yang menjadi sorotan utama, realisasi belanja modal rupanya cuma menyentuh angka 72,86 persen. Padahal, pos ini merupakan instrumen vital untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memutar roda ekonomi masyarakat.