Fraksi Demokrat DPRD Kaltara Minta Pemprov Evaluasi Rendahnya Serapan Belanja Modal

Tanjung Selor, NEAZONE.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengingatkan Pemerintah Provinsi Kaltara bahwa tolok ukur utama keberhasilan pengelolaan APBD bukanlah sebatas capaian administrasi maupun opini audit, melainkan kemanfaatan nyata pembangunan bagi masyarakat terisolasi.

Pandangan strategis tersebut disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, H. Saleh, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Tanjung Selor, Bulungan, baru-baru ini.

Menanggapi laporan keuangan daerah, Saleh menilai capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 86,42 persen dari target mengindikasikan masih perlunya dorongan inovasi dari pemerintah daerah. Kinerja fiskal dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan secara signifikan.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara lebih inovatif, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha,” kata H. Saleh.

Fraksi Demokrat turut membedah angka realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar 85,91 persen. Namun, porsi serapan belanja modal yang hanya menyentuh angka 72,86 persen disayangkan karena berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak fasilitas dasar publik di Kaltara.

“Rendahnya serapan belanja modal patut menjadi bahan evaluasi serius karena belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Saleh.

Sebagai penutup, pihaknya menegaskan bahwa efektivitas instrumen APBD pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan melalui dampak sosial dan ekonomi. Pengelolaan anggaran publik diwajibkan mampu menghadirkan perubahan positif nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.