![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya eksekusi pembangunan yang terintegrasi dan berkeadilan di seluruh wilayah Kaltara. Kebijakan anggaran dan program kerja daerah diminta untuk tidak berpusat di perkotaan semata, melainkan menjangkau kawasan pedalaman dan perbatasan.
Pandangan resmi tersebut disampaikan Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Tanjung Selor. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa asas keadilan sosial dalam pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kaltara.
Fraksi Demokrat mencatat sedikitnya delapan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius pemerintah provinsi saat ini. Isu prioritas tersebut mencakup pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi daerah, optimalisasi sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengembangan wilayah perbatasan.
Penataan kawasan perbatasan dinilai memerlukan pendekatan khusus mengingat posisinya sebagai benteng kedaulatan negara. Pembangunan yang terencana dan inklusif di kawasan terdepan diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga lokal.
Demokrat mengingatkan bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada perumusan kebijakan yang akurat dan berbasis kebutuhan lapangan. Evaluasi secara komprehensif terhadap program yang sedang berjalan perlu dilakukan agar alokasi anggaran tepat sasaran.
Guna mewujudkan percepatan target-target pembangunan daerah tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. Pemprov Kaltara diminta terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota serta DPRD demi menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan NKRI sekaligus pintu gerbang pembangunan kawasan utara Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkeadilan, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan disusun memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah agar merata dan berkelanjutan,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, Hendri Tuwi. (adv)
