![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan catatan kritis terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Partai berlogo pohon beringin ini menekankan bahwa penggunaan pembiayaan daerah harus mampu memberikan dampak dan manfaat yang riil bagi masyarakat luas.
Pernyataan mendalam tersebut disampaikan jajaran Fraksi Golkar saat menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kaltara di Tanjung Selor, pekan kemarin. Pihaknya mengingatkan Pemprov Kaltara agar pembiayaan tidak sekadar formalitas.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar secara khusus mencermati struktur angka pada pos pembiayaan daerah. Tercatat adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,635 miliar serta pengeluaran pembiayaan senilai Rp20 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemprov ke Bank Kaltimtara.
Selain alokasi penyertaan modal tersebut, jajaran fraksi juga menyoroti angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat mencapai Rp15,346 miliar. Besaran sisa anggaran ini dinilai memerlukan evaluasi mendalam agar efektivitas penyerapan anggaran daerah dapat semakin ditingkatkan pada periode berikutnya.
Golkar menilai setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi kepada publik. Pengelolaan anggaran yang baik tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek kelengkapan administrasi dan tata kelola keuangan semata, tetapi harus menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkecuali untuk pemenuhan kewajiban, penyertaan modal pada BUMD seperti Bank Kaltimtara juga diminta untuk terus dikawal secara ketat oleh legislatif dan publik. Evaluasi berkala dinilai sangat penting agar investasi daerah tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi Golkar memandang penggunaan pembiayaan harus selalu diarahkan pada kepentingan strategis dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyertaan modal daerah perlu terus dikawal agar benar-benar menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan keuangan, dan tidak sekadar menjadi formalitas fiskal,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian.
