![](https://neazone.id/wp-content/uploads/2026/04/LULUS-100.png")
TARAKAN, NEAZONE.ID — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang dirangkaikan dengan penguatan peran aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara tersebut bertempat di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan.
Kehadiran Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Melalui kegiatan ini, berbagai pihak didorong untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, serta kapasitas dalam memberikan layanan perlindungan anak secara terpadu. Peran aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat juga dinilai penting karena berada dekat dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara turut memberikan perhatian terhadap pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak atas perlindungan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas para aktivis diharapkan mampu menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak. Terlebih, penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan upaya perlindungan anak di Kalimantan Utara semakin kuat, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
