DPRD Kaltim Berencana Bentuk Pansus Pengelolaan CSR Perusahaan

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, M Udin mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang lebih spesifik tentang pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa disebut Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, banyak perusahaan di Provinsi Kaltim tidak menjalankan program CSR atau PPM sesuai fungsinya sehingga masyarakat meminta ada Pansus yang fokus terhadap hal tersebut.

“Pansus CSR berarti bicara soal CSR begitu juga dengan reklamasi, tidak digabungkan demi menghindari perusahaan tambang yang nakal. Apalagi banyak area tambang yang sangat berpotensi dikelola perusahaan,” ungkapnya.

Mengenai hal tersebut, Udin juga meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berani mengeksekusi para pelaku tambang ilegal atau koridor yang menggunakan jalan umum.

Pansus tentang CSR, kata Udin, akan dibahas lebih lanjut bersama Pj Gubernur Kaltim sebab anggarannya melalui pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Tahun ini tidak bisa dulu kemungkinan tahun depan dibahas lebih spesifik. Sekarang waktunya pendek dan banyak Pansus yang tengah dikerjakan,” bebernya.

Termasuk pembahasan lanjutan mengenai 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang dikerjakan Pansus Investigasi Pertambangan beberapa bulan lalu. Di mana, dalam temuannya terindikasi ada keterlibatan mantan Aparatur Sipil Negara (ASN).