Ketua Komisi II DPRD Kaltara Hadiri Rakor dan Verifikasi Pajak 2026, Perkuat Sinergi Lintas Sektor

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Sinergitas antar lembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Kolaborasi rapat lintas sektor terus ditingkatkan guna menciptakan sistem perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna.

Kehadiran Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Pdt. Robenson Tadem, pada Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Tim Satuan Tugas Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (11/8/2026), menegaskan dukungan penuh pihak legislatif terhadap upaya penataan pajak tersebut.

Forum rakor ini dirancang untuk menyelaraskan langkah strategis seluruh pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara pada tahun anggaran 2026.

Pengawasan dan verifikasi menyasar berbagai pos penerimaan krusial, di antaranya PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, hingga mekanisme Opsen MBLB yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam rekapitulasi data.

“Kunci utama dari optimalisasi PAD adalah kolaborasi yang solid antar instansi. Mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan langsung berdampak pada percepatan berbagai program pembangunan daerah,” ungkap Pdt. Robenson Tadem.

Lebih lanjut, tim Satgas bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pemantauan lapangan. Verifikasi ini dilakukan guna menjamin efektivitas pengawasan serta memastikan seluruh potensi pajak terdata dengan presisi tinggi tanpa ada selisih data.

Ke depan, Komisi II DPRD Kaltara mendorong agar pola pengawasan terpadu seperti ini dilaksanakan secara berkala. Pendekatan ini dinilai sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah Kaltara yang semakin tangguh di masa mendatang.