Soal Beasiswa Kaltara Unggul 2026, Komisi IV DPRD Minta Dibahas Ulang Bersama Gubernur

TANJUNG SELOR, NEAZONE.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara membuka wacana untuk meninjau ulang hingga mempertimbangkan opsi penundaan pelaksanaan Program Beasiswa Kaltara Unggul 2026. Langkah ini diambil merespons gelombang aspirasi mahasiswa yang menilai skema bantuan saat ini belum mengakomodasi seluruh lapisan yang membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa kepastian arah kebijakan program tersebut akan diputuskan melalui rapat bersama Gubernur Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Syamsuddin menjelaskan, aspirasi yang diterima Komisi IV menyoroti pentingnya akses yang adil bagi kelompok mahasiswa rentan. Ia menilai, mahasiswa dari keluarga tidak mampu, kelompok penyandang disabilitas, serta mereka yang mengalami kemalangan atau musibah sepatutnya mendapatkan porsi prioritas dalam skema Beasiswa Kaltara Unggul.

Selain persoalan porsi keterwakilan mahasiswa, DPRD Kaltara juga mencermati struktur penggunaan anggaran program tersebut. Berdasarkan data pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dana sebesar Rp5 miliar diketahui telah habis terserap untuk kerja sama MoU dengan tiga perguruan tinggi.

Kondisi penyerapan anggaran yang telah habis di awal untuk skema MoU tersebut dinilai menutup ruang fleksibilitas penyaluran bantuan bagi mahasiswa umum di luar jalinan kerja sama perguruan tinggi terkait.

“Rp5 miliar itu sudah habis untuk MoU dengan tiga perguruan tinggi. Setelah kami dapat informasi itu, tidak ada ruang lagi. Tidak ada ruang nih Komisi IV,” ungkap Syamsuddin.

Oleh karena itu, diskusi terbuka antara eksekutif dan legislatif dipandang sangat vital demi meminimalkan potensi polemik di tengah masyarakat dan kalangan akademisi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan dibawa sebagai bahan pertimbangan utama dalam rapat penentuan nanti.

“Kalau ruang konfliknya ini besar, kita pertimbangkan saja apakah kita lanjutkan kebijakannya. Nanti kita ketemu dengan gubernur dan TAPD, kita bahas sekalian, apakah kita lanjutkan atau kita tunda nanti,” tegas Syamsuddin.