APBD Kaltara Terbatas, Ketua DPRD Minta Kemenkeu Jangan Tunda Hak DBH dan Dana Perbatasan

JAKARTA, NEAZONE.ID – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menyurutkan langkah DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mengawal agenda pembangunan strategis. Pimpinan legislatif Kaltara secara mendesak meminta Kementerian Keuangan RI segera mengucurkan dukungan pendanaan APBN serta menuntaskan kewajiban penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kaltara.

Langkah agresif ini ditunjukkan melalui audiensi jajaran pimpinan DPRD Kaltara di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta. Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., dan Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST., memimpin langsung delegasi daerah yang juga melibatkan Dinas PU Kaltara serta KADIN Kaltara.

Delegasi daerah menegaskan bahwa penuntasan akses jalan perbatasan dan pencairan DBH yang belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat merupakan urusan vital yang tidak bisa ditawar. Penundaan hak daerah tersebut dinilai langsung mengganggu stabilitas perencanaan pembangunan di Kaltara.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menyatakan bahwa postur APBD Kaltara saat ini membutuhkan suntikan dana langsung dari pemerintah pusat agar proyek-proyek infrastruktur di kawasan perbatasan tidak mangkrak.

“Infrastruktur perbatasan dan hak daerah berupa Dana Bagi Hasil adalah dua hal krusial yang harus kita kawal bersama. Kami datang ke Kementerian Keuangan untuk memastikan hak-hak daerah dapat segera disalurkan dan program pembangunan jalan perbatasan mendapat dukungan pendanaan yang memadai dari APBN,” ujar Achmad Djufrie dengan nada tegas.

Ia menambahkan, ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan negara hanya dapat dipangkas jika pemerintah pusat konsisten dan tepat waktu dalam mengucurkan hak-hak keuangan daerah. DPRD Kaltara menolak membiarkan program strategis terhenti hanya karena kendala birokrasi penyaluran anggaran di tingkat pusat.

Penyampaian aspirasi secara langsung ke Kemenkeu ini menjadi sinyal keras dari DPRD Kaltara dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan jalan perbatasan serta penuntasan pencairan DBH diharapkan mampu memicu percepatan pertumbuhan ekonomi Kaltara sebagai benteng terdepan republik. (adv)